JAKARTA - Persoalan sengketa perbatasan dengan Malaysia terkait wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu harus segera dituntaskan. Kedua wilayah tersebut sah sebagai bagian wilayah NKRI.
"Pemerintah sebenarnya telah serius memperhatikan perbatasan, bahkan masuk dalam prioritas nasional ke-10 dan secara khusus membentuk badan perbatasan BNPP. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah yang besar," ujar Staf Asistensi Khusus Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Daniel Johan dalam keterangannya menanggapi polemik Camar Bulan dan Tanjung Datu di perbatasan Sambas, Sabtu (15/10/2011).
Menurutnya, pemerintah perlu lebih serius dalam melakukan pembangunan infrastruktur di perbatasan. Semua kementerian dan lembaga (K/L) harus kompak dan bahu membahu melakukan pembangunan di perbatasan, termasuk di komisi DPR dan Banggar harus menunjukkan keberpihakan yang nyata.
"Jangan setelah muncul masalah kita baru bergerak, jangan sampai rakyat perbatasan merasa lebih nyaman dengan fasilitas negara tetangga ketimbang negeri sendiri. Jadi untuk mengatasi polemik Camar Bulan dan Tanjung Datu, selain diplomasi yang bermartabat, yang terpenting adalah segera lakukan pembangunan dan buat rakyat di sana sejahtera sehingga selain secara de jure, secara de facto rakyat perbatasan merasakan pembangunan dan ikut aktif menjaga kedaulatan NKRI," paparnya.
"Camar Bulan dan Tanjung Datu sampai kapan pun harus tetap menjadi bagian NKRI," tegasnya lagi.
Selanjutnya, BNPP yang mendapat tugas khusus menyelesaikan persoalan perbatasan harus segera terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pemetaan dan mengkoordinir seluruh kementerian terkait untuk bersama-sama mengatasi ketertinggalan pembangunan.
"KPDT yang secara khusus ikut mensukseskan prioritas nasional ke 10, melalui Tupoksinya juga telah secara intensif melakukan koordinasi ke K/L," imbuh Daniel.
Menurut dia KPDT sudah lebih dari lima kali menggelar rapat koordinasi bersama 20-an kementerian langsung di daerah perbatasan, termasuk di Sambas dan Kapuas Hulu.
“Hal ini agar K/L dapat melihat langsung kondisi nyata masyarakat dan infrastruktur di perbatasan sehingga K/L komit untuk mengarahkan APBN mereka ke perbatasan secara bersama-sama, terutama kementerian PU, ESDM, Perhubungan, Kesehatan, Pendidikan, dan Bappenas," tandasnya.
(ful)
