Pemerintah Klaim Sudah Serius Perhatikan Camar Bulan

JAKARTA - Persoalan sengketa perbatasan dengan Malaysia terkait wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu harus segera dituntaskan. Kedua wilayah tersebut sah sebagai bagian wilayah NKRI.

"Pemerintah sebenarnya telah serius memperhatikan perbatasan, bahkan masuk dalam prioritas nasional ke-10 dan secara khusus membentuk badan perbatasan BNPP. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah yang besar," ujar Staf Asistensi Khusus Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Daniel Johan dalam keterangannya menanggapi polemik Camar Bulan dan Tanjung Datu di perbatasan Sambas, Sabtu (15/10/2011).

Menurutnya, pemerintah perlu lebih serius dalam melakukan pembangunan infrastruktur di perbatasan. Semua kementerian dan lembaga (K/L) harus kompak dan bahu membahu melakukan pembangunan di perbatasan, termasuk di komisi DPR dan Banggar harus menunjukkan keberpihakan yang nyata.

"Jangan setelah muncul masalah kita baru bergerak, jangan sampai rakyat perbatasan merasa lebih nyaman dengan fasilitas negara tetangga ketimbang negeri sendiri. Jadi untuk mengatasi polemik Camar Bulan dan Tanjung Datu, selain diplomasi yang bermartabat, yang terpenting adalah segera lakukan pembangunan dan buat rakyat di sana sejahtera sehingga selain secara de jure, secara de facto rakyat perbatasan merasakan pembangunan dan ikut aktif menjaga kedaulatan NKRI," paparnya.

"Camar Bulan dan Tanjung Datu sampai kapan pun harus tetap menjadi bagian NKRI," tegasnya lagi.

Selanjutnya, BNPP yang mendapat tugas khusus menyelesaikan persoalan perbatasan harus segera terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pemetaan dan mengkoordinir seluruh kementerian terkait untuk bersama-sama mengatasi ketertinggalan pembangunan.

"KPDT yang secara khusus ikut mensukseskan prioritas nasional ke 10, melalui Tupoksinya juga telah secara intensif melakukan koordinasi ke K/L," imbuh Daniel.

Menurut dia KPDT sudah lebih dari lima kali menggelar rapat koordinasi bersama 20-an kementerian langsung di daerah perbatasan, termasuk di Sambas dan Kapuas Hulu.

“Hal ini agar K/L dapat melihat langsung kondisi nyata masyarakat dan infrastruktur di perbatasan sehingga K/L komit untuk mengarahkan APBN mereka ke perbatasan secara bersama-sama, terutama kementerian PU, ESDM, Perhubungan, Kesehatan, Pendidikan, dan Bappenas," tandasnya.

(ful)

View the original article here

80 Juta Rakyat Indonesia Sudah Terbiasa Cuci Tangan

JAKARTA - Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan Prof dr Tjandra Yoga Aditama menyatakan budaya mencuci tangan rakyat Indonesia semakin membaik.
Data tahun 2010 menunjukkan bahwa lebih dari 80 juta penduduk Indonesia mencuci tangan dengan benar sebelum makan. Kemudian sebanyak 52 persen ibu menyesui  berkebiasaan dan cara mencuci tangan dengan benar sebelum menyusui serta lebih dari 145 juta penduduk indonesia mempunyai kebiasaan dan cara mencuci tangan dengan benar setelah buang air besar.
“Peningkatan kebiasaan dan perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) berdampak terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah, seperti Diare, ISPA, cacingan, dan Flu Burung,” terang Prof Tjandra dalam siaran persnya kepada okezone di Jakarta, Sabtu (15/10/2011).
Prof Tjandra menjelaskan, Kemenkes pada hari ini menyelenggarakan Puncak Peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun (HCTPS) Sedunia ke-4 Tahun 2011. Acara dihadiri Menteri Kesehatan RI , Menteri PU, ketua dan anggota SIKIB dan pimpinan organisasi internasional di Indonesia.
Puncak peringatan HCTPS keempat pada hari ini diikuti oleh lebih dari 3.100 anak Sekolah Dasar yang secara bersama-sama melakukan Tari Cuci Tangan yang mendapat Rekor Dunia dari MURI. Selain itu acara ini juga diikuti 450 peserta Rakornas STBM, serta 300 undangan instansi pemerintah, mitra serta lembaga internasional, perguruan tinggi dan lembaga sosial kemasyarakatan.
“Pada kegiatan pertama HCTPS tahun 2008, Indonesia adalah salah satu dari 20 negara di dunia yang menyelenggarakan kegiatan HCTPS Sedunia. Hingga saat ini diperkirakan lebih dari 120 juta anak di 70 negara di lima benua berpartisipasi dalam kampanye ini,” tandasnya.

(ful)

View the original article here